Pemerintah Minta Tambahan BBM Bersubsidi

Jakarta, Faceminang.com - Pemerintah Minta Tambahan BBM Bersubsidi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam Rancangan APBN Perubahan 2011 sebesar 1,9 juta kilo liter (KL). Tambahan volume BBM bersubsidi itu disebabkan rencana pengaturan belum terlaksana.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita H Legowo, dalam paparannya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI terkait Asumsi Makro RAPBN perubahan 2011, Rabu (6/7/2011), di Jakarta.

Kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2011 sebesar 38,59 juta kilo liter dengan rincian premium 23,19 juta KL, minyak tanah atau kerosene 2,23 juta KL dan solar 13,08 juta KL. Namun ternyata realisasi sampai 15 Juni menunjukkan, realisasi konsumsi premium 11,03 juta KL (105 persen) dan minyak solar 6,32 juta KL (106 persen).

Atas dasar itu, Kementerian ESDM mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 1,9 juta KL atau kuota BBM bersubsidi menjadi 40,49 juta KL dalam RAPBN Perubahan 2011. Dengan rincian, kuota premium naik jadi 24,54 juta KL dan kuota minyak solar menjadi 14,15 juta KL.

Penambahan volume BBM bersubsidi ini disebabkan rencana pengaturan belum terlaksana, pertumbuhan jumlah kendaraan di atas rata-rata.

"Penyebab lain adalah, disparitas atau perbedaan harga BBM bersubsidi dan non subsidi yang menyebabkan migrasi konsumen non subsidi ke BBM subsidi dan penyelewengan BBM ke industri," kata Evita menegaskan.

"Dengan semakin lebarnya disparitas harga, maka konsumsi BBM bersubsidi menjadi meningkat," ujarnya.

Sedangkan penjualan Pertamax pada bulan Juni 2011 naik dibandingkan bulan sebelumnya sebagai dampak dari sosialisasi pengaturan BBM bersubsidi dan turunnya harga Pertamax.

Disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi diharapkan turun. Hal ini sebagai dampak pelaksanaan kebijakan pengaturan BBM besubsidi hanya dengan upaya penguatan kelembagaan (Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas dan PT Pertamina), dan brdasarkan kecenderungan penurunan harga minyak yang akan mengurangi disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi. kompas