Pariwisata Solok Masuki Babak Baru

Arosuka, Faceminang - Pariwisata Solok Masuki Babak Baru. Pengelolaan pariwisata Kabupaten Solok memasuki babak baru. Hal itu setelah Pemkab Solok dan PT Matahari Pilar Utama (MPU) menandatangani memorandum of understanding (MoU) pengembangan pariwisata di Kabupaten Solok, Kamis (21/4).

MPU merupakan anak perusahaan Matahari Group yang akan berinvestasi dan mengelola berbagai objek wisata dan sistem kepariwisataan Kabupaten Solok.
Sebelumnya, pariwisata hanya dikelola oleh Pemkab. Hasilnya seperti yang terlihat, pariwisata Solok tidak kunjung maju. Bahkan Asosiasi Pengusaha Perjalanan Wisata (Asita) Sumbar telah mem-black list salah satu objek wisata Kabupaten Solok, yaitu kawasan wisata Danau Kembar.

Bupati Solok Syamsu Rahim menyatakan, babak baru dalam pengelolaan pariwisata ini diharapkan mampu memberi efek maksimum pada kemajuan daerah. Menurutnya, pelajaran selama ini saat pariwisata dikelola pemerintah terbukti tidak mampu memberi sumbangsih signifikan kepada daerah.

Justru daerah terus merugi karena harus mengucurkan anggaran besar untuk pengelolaan. Syamsu juga menyatakan penandatanganan MoU tersebut akan disusul kontrak perjanjian kerja sama yang akan dikaji dan disepakati nantinya.

”MPU merupakan investor pariwisata di Kabupaten Solok. Mereka akan mengelola dan mengembangkan berbagai objek wisata dan sarana pendukung lainnya di Kabupaten Solok. Kita sangat gembira dengan akan ditandatanganinya MoU ini, mengingat APBD kita terbatas. Mereka akan segera mengucurkan dana untuk pengembangan wisata di Kabupaten Solok,” ujarnya.

Syamsu menyatakan, kedatangan investor seperti MPU ini diyakini akan menjadi solusi jitu mengelola pariwisata. Ia berharap dengan pembenahan lokasi dan sistem yang ditawarkan MPU, objek wisata di Kabupaten Solok bisa menjadi destinasi wisata andalan di Sumbar. Teknis pengembangan wisata di Kabupaten Solok akan diserahkan sepenuhnya kepada MPU.

Sementara konsep kepariwisataan akan tetap berasal dari Pemkab Solok. MPU menurut Syamsu akan memulai pembenahan sarana wisata di panorama Danau Kembar, Convention Hall Alahanpanjang dan Taman Hutan Kota (THKT).

”Dalam pengembangan nantinya, MPU juga ditawarkan untuk pengembangan di kawasan lain. Namun dengan perjanjian berikutnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan delapan Agenda Pembangunan Kabupaten Solok 2011-2015, yang salah satu agendanya adalah pembangunan kepariwisataan dan pelestarian kekayaan daerah.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Solok adalah nomor 2 setelah Bali, namun selama ini pengembangan kepariwisataan hanya dalam bentuk retorika. Sekarang Pemkab Solok ingin membangkitkan gairah wisata dengan potensi yang sangat besar itu,” ujarnya.

Direktur Utama PT Matahari Pilar Utama Mastee Adi Putra menyatakan, pihaknya memilih Kabupaten Solok berinvestasi karena memiliki keunikan. Kekayaan budaya dan keindahan alam Kabupaten Solok memiliki nilai komersial luar biasa. Di samping merupakan jalur perlintasan antarprovinsi dan daerah di Sumbar, Kabupaten Solok terbukti sebagai daerah yang aman dan nyaman.

”Potensi wisata Danau Kembar dan Air Panas memiliki daya pikat tersendiri. Banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan di daerah ini. Taman Hutan Kota Terpadu di dekat pusat pemerintahan merupakan objek wisata gaya baru dan modern di Indonesia. Kita akan melihat sendiri nanti multiplier effect terhadap berbagai sektor nantinya. Dalam waktu dekat teknisi untuk merencanakan desain dan konsep akan datang ke sini,” ujarnya.

Mastee Adi Putra juga menyatakan pihaknya berani berinvestasi karena Kabupaten Solok dikenal berbudaya kental. Lalu memiliki alam yang indah dan hanya butuh sedikit polesan. ”Pariwisata Kabupaten Solok bagaikan mutiara di dalam lumpur.

Semua orang tahu mutiara itu ada dan siap diasah, namun hanya sedikit yang tahu bahwa mutiara itu tidak terbenam dalam. Komitmen kami jelas, pariwisata Kabupaten Solok harus dikembangkan dengan mengedepankan budaya daerah,” lanjutnya.

Ketua DPRD Kabupaten Solok Syafri Dt Siri menilai Mou ini sebuah terobosan cerdas. Namun, ia mengingatkan agar dalam praktiknya, MoU harus memiliki item jelas dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat dan Pemkab Solok secara maksimal.

”Kita harapkan MoU tersebut tertuang jelas sistem kerja sama berikut keuntungan bagi daerah. Jangan nantinya daerah malah merugi dan pengembangan pariwisata hanya milik satu pihak. Karena itu, Pemkab harus membuat perjanjian yang jelas dan matang,” ujarnya. padangekspres.co.id