Orang Dekat Gamawan Terdepak

Padang, Faceminang.com - Gerbong ”kabinet” Irwan Prayitno-Muslim Kasim bergulir. Meski ditutup-tutupi, daftar nama-nama pejabat eselon II yang akan dilantik Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pagi ini (3/1) di aula Gubernuran, terungkap juga. Pejabat tersebut banyak wajah baru. Mereka umumnya dipromosi dari eselon III dan ditarik dari kabupaten kota.

Pejabat baru itu mengisi jabatan yang kosong setelah ditinggal pejabat pensiun dan promosi ke kementerian di Jakarta, serta mengisi struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru hasil pemekaran (selengkapnya lihat grafis)

Informasi yang dihimpun Padang Ekspres, terdapat dua pejabat yang ditarik gubernur dari kabupaten, yakni Sekretaris Kabupaten Pesisir Selatan, Rosman Effendi menjadi staf ahli gubernur dan Syafruddin, mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Tanahdatar yang sudah setahun nonjob, menjadi kepala Biro Aset Setprov.

Sementara dua pejabat yang selama ini dikenal dekat dengan Gamawan Fauzi, yakni Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Zul Evi Astar, dan Kepala Biro Hukum dan HAM, Devi Kurnia, ”terdepak”. Keduanya dijadikan staf ahli gubernur, bersama Rosman Effendi dan Eka Nuzla, kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Pemprov.

Zul Evi Astar digantikan Zainuddin, staf ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan, sementara Devi Kurnia digeser Yulitas, Kabag di Biro Hukum dan HAM Setprov. Sebelumnya, Devi Kurnia yang pernah menjadi sekretaris pribadi Gamawan, sempat digadang-gadang menjadi Asisten I Setprov, tapi tersingkir di injure time (pengujung waktu). Sedangkan Eka Nuzla digantikan Mudrika, kepala Biro Organisasi Setprov. Sedangkan pengganti Rosman Effendi, menunggu usulan tiga nama dari Bupati Pessel Nasrul ke gubernur.

Sementara itu, beberapa wajah baru menghiasi jabatan SOTK baru. Di Dinas Pemuda dan Olahraga hasil pecahan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, didapuk pada Ketua KONI Sumbar, Syahrial Bachtiar. Sedangkan Dinas Pendidikan tetap dijabat Syamsul Rizal. Untuk DPKD yang dipecah menjadi Dinas Pendapatan dan Biro Aset, masing-masing diisi Zainuddin dan Syafruddin.

Dinas Koperasi dan UMKM hasil pemekaran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, dijabat Ahmad Charisma yang sebelumnya menjabat kepala Biro Perekonomian Setprov. Ahmad Charisma pernah menjadi wakil kepala Dinas Koperasi dan UKM semasa kepemimpinan Chairul Darwis. Sementara Kepala Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, dijabat Afriadi Laudin.

Lalu, Asisten II bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setprov, yang berubah nama atau nomenklatur menjadi Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, tetap dijabat Syafrial. Sedangkan kepala Biro Humas dan Protokol yang berubah menjadi kepala Biro Humas, diperkirakan masih dijabat Surya Budhi.

Intervensi Politik
Sehari jelang pelantikan kemarin, isu adanya nuansa politis, terutama terkait ”balas budi politik” pada pemenangan Pilkada 2010 lalu, berhembus kencang di lingkungan Kantor Gubernur. ”Jadi yang dekat dan dianggap berjasa saat pilkada didahulukan.

Jika tidak seperti itu, kenapa gubernur tak berani buka skor hasil fit and proper test serta penilaian kinerja, yang katanya transparan dan bisa diakses publik? Sehingga jelas kualitas semua pejabat itu,” ujar seorang pejabat di lingkungan Pemprov, yang enggan ditulis namanya, kemarin.

Sebelumnya (1/1), Sekretaris Provinsi Ali Asmar telah membantah adanya intervensi politik dalam mutasi kali ini. ”Jabatan ini bebas dari intervensi politik manapun. Semuanya didasarkan kompetensi dan hasil penilaian kinerja. Konsekuensinya, tentu ada yang suka dan tidak suka dengan kebijakan gubernur. Tapi, bagi yang berprestasi, tentu senang dengan pola ini. Akan memacu semua pegawai berkompetensi secara sehat guna mencapai kinerja terbaik,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil menilai perombakan kabinet Irwan-MK sudah tepat. ”Setelah setahun lebih, tentu gubernur telah bisa menilai kinerja bawahannya. Namun, penempatannya harus tepat, sesuai kompetensi dan mengacu pada evaluasi kinerja yang objektif dan rasional,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Dia juga menyinggung pejabat yang sudah tiga tahun menjabat di SKPD yang sama, perlu penyegaran. ”Otomatis kinerjanya sudah bisa dinilai, berhasil atau tidak. Kalau berhasil, patut diberi apresiasi perpanjangan jabatan. Tapi kalau sebaliknya, segera dilakukan penyegaran. Saya yakin, Gubernur cerdas menempatkan pejabat yang nanti membantunya. Tidak ada pejabat titipan,” ujarnya.

Mantan Sekprov Sumbar, Rusdi Lubis berharap pejabat yang terpilih harus sesuai kompetensi, tidak berdasarkan kedekatan atau tekanan politik tertentu. ”Jika gubernur ingin pemerintahan Sumbar berjalan baik, tentu penilaian kompetensi yang dijadikan tolok ukur,” ujarnya.

Sedangkan mantan pamong senior Pemprov Sumbar, Chairul Darwis menyambut baik pengisian kabinet baru. Dia menyambut baik jika gubernur melakukan mutasi atau pengangkatan pejabat sesuai Pergub 42 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja. ”Jika pengangkatan dan mutasi tidak dilaksanakan sesuai pergub itu, sama saja jeruk makan jeruk. Tapi, saya yakin gubernur melaksanakannya,” katanya.

Chairul berharap pergub yang mengatur hasil penilaian kinerja dan mutasi harus transparan dan hasilnya bisa diakses publik dijalankan gubernur. ”Jadi, ya buka saja, kapan perlu skornya juga,” ujarnya.

sumber : padang ekspres