Format Kerja PNS Diubah. SKI Kontrol Target dan Kinerja

Padang, Faceminang.com - Bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang senang bermalas-malasan, harus segera berubah jika tidak ingin mendapat sanksi. Sebentar lagi, setiap individu akan dinilainya kinerja.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah mengubah format kerja dengan menerapkan sasaran kinerja individu (SKI). Format ini diyakini untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai, sekaligus menghasilkan laporan terbaik terkait audit lembaga pemerintah.

Demikian dikatakan Kepala BPKP Sumbar, Achdiman Kartadimadjanya saat Rapat Koordinasi Perencanaan Kinerja BPKP Sumbar 2012 di Hotel Pangeran Beach, kemarin (16/1).

Achdiman menyebut, selama ini penilaian kinerja pegawai masih bersifat subyektif yang belum menyentuh sasaran substansi kerja. Hal ini dinilai belum optimal dalam penyelesaian pelaksanaan kerja.

“Untuk itu, perlu satu sistem yang terkontrol dan bisa diawasi bersama. Dampaknya, pengukuran kinerja pegawai untuk kenaikan jabatan, tunjangan, bisa transparan dan obyektif. Program ini akan dilaksanakan menyeluruh secara nasional,” katanya.

Auditor Madya BPKP Sumbar, Zulkarnin menjelaskan, SKI merupakan bentuk perencanaan dan pengukuran kinerja pegawai yang formatnya melingkupi Perencanaan Kinerja Pegawai (PKP) yang berisi target kerja masing-masing pegawai mengikuti pangkatnya. Kemudian format pengukuran kinerja berupa SKI yang berisi indikator pencapaian target.

Nanti tidak ada lagi istilah waktu pencapaian target molor, atau kerja tidak substantif. Dari awal, target sudah ditetapkan. Misalnya, untuk satu pegawai diberi tiga macam beban kerja, maka dia harus menyelesaikannya sesuai SKI.

Bukan mengikuti perkembangan di lapangan. Selain itu, persiapan tim juga dikemas lebih matang. “Jika sebelumnya tim investigasi baru dibentuk setelah diminta melakukan investigasi, saat ini tim itu sudah ada dan targetnya pun jelas. Tahun ini, percobaan SKI dilakukan secara nasional, setahun kemudian diharapkan optimal,” tuturnya.

Pelantikan Eselon
Terpisah, empat pejabat eselon III dan 14 pejabat eselon IV di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar dilantik, Senin (16/1). Pelantikan pejabat ini guna melengkapi struktur organisasi tata kerja (SOTK) di dinas bersangkutan, pascadipisah dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sumbar.

Selain sebagai kebutuhan organisasi, pelantikan tersebut untuk menghilangkan asumsi berbagai pengamat yang menilai Disdik Sumbar terlalu gemuk. “Dampak dari pemisahan itu, pejabat yang sebelumnya memegang jabatan terpaksa disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru,” ulas Kepala Disdik Sumbar, Syamsu Rizal usai pelantikan, Senin (16/1).

Empat pejabat eselon III yang dilantik, Kabid TK/SD Disdikpora, Bustavidia menjadi Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Kabid SMP/SMA/SMK Disdikpora, Muliardi menjadi Kabid Pendidikan Menengah.

Selanjutnya, Kabid PUAD PK-PLK Disdikpora, Johny Nurdin dilantik jadi Kabid PUAD Pendidikan Khusus (PK)-PLK Disdik. Yunirwan dilantik jadi Kabid Pendidikan Nonformal dan Informasi Disdik.

Selain itu, Syamsu Rizal juga melantik 14 pejabat eselon IV. “Kinerja pejabat baru ini, akan dievaluasi. Bila dalam enam bulan kinerjanya tidak memuaskan, akan dimutasi,” ujar mantan Kadisdik Padangpariaman itu.

Saat ditanya jabatan apa saja yang masih kosong di Disdik Sumbar, Syamsu menjawab sekretaris dinas dan beberapa jabatan kepala seksi. “Itu sudah dilaporkan ke gubernur dan sekprov. Kini tinggal tunggu kabar lanjutan dari gubernur dan Sekprov,” tuturnya.

Selain di Disdik, pelantikan eselon III dan IV juga dilakukan secara bertahap di Biro Pengelolaan Aset Daerah dan Biro Organisasi. Sekprov Sumbar, Ali Asmar menyebutkan, pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov diupayakan tuntas, Januari ini.

“Kehadiran Biro Pengelolaan Aset Daerah, upaya mewujudkan penilaian laporan wajar tanpa pengecualian (WTP). Biro ini juga diharapkan dapat memberikan kinerja terbaiknya, seperti secara administrasi, harus ada bukti-bukti fisik konkret terkait seluruh aset pemprov,” terang Ali Asmar di ruang kerjanya, Senin (16/1).

Secara umum, usulan calon-calon pejabat tersebut telah diterimanya. Tinggal lagi melihat apakah yang diusulkan sudah mengikuti tes kompetensi.

“Jika belum, mereka harus mengikuti tes kompetensi terlebih dahulu. Diutamakan pejabat di lingkungan Pemprov. Jika bidang kompetensi yang dibutuhkan tidak ada, baru kita cari ke luar. Seperti di Dinas Peternakan, dibutuhkan tenaga dokter hewan, berhubung di provinsi tidak ada dokter hewan yang membidangi itu,” ucapnya.

sumber : padang ekspres