Chairul Tandjung: Perekonomian RI akan tumbuh 6,3%-6,7%

Jakarta, Faceminang.com - Komite Ekonomi Nasional meyakini perekonomian Indonesia masih akan tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global tahun depan. Namun, prospek cerah tersebut dihantui sejumlah tantangan dan risiko yang perlu ketepatan langkah antisipatif.

Chairul Tandjung, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sekitar 6,3%-6,7% pada tahun depan. Namun, akselerasinya dibayangi sejumlah tantangan dan risiko eksternal, terutama krisis utang Eropa yang bisa memperburuk kondisi ekonomi global.

“Gejolak di pasar keuangan dunia dan resesi di kawasan Eropa berpotensi mengganggu perekonomian Indonesia,” ujar dia dalam acara paparan Prospek Ekonomi Indonesia 2012, hari ini.

Risiko global tersebut, kata Chairul, dapat berimbas pada pertumbuhan ekspor Indonesia yang menurun akibat pelemahan permintaan dunia. Hal ini patut diwaspadai oleh pemerintah karena bisa menggerus surplus transaksi berjalan dan akumulasi cadangan devisa.

Selain itu, lanjutnya, ancaman kekeringan likuditas valas, terutama dollar AS dan Euro,juga perlu diwaspadai karena akan berpengaruh terhadap ketersediaan pinjaman dan likuiditas di sektor perbankan maupun non-perbankan.

“Antisipasi terhadap mismatch dalam mata uang ini harus diperhitungkan oleh BI, pemerintah maupun para pelaku bisnis.”

KEN dalam paparannya juga menyoroti peran fiskal yang terus merosot dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu tercermin dari surplus kas pemerintah yang mengendap cukup besar di Bank Indonesia, yang per Oktober lalu mencapai Rp243 triliun. Sementara uang pemerintah yang menumpuk di perbankan nasional per September sebesar Rp58,5 triliun.

“Bila pada akhir tahun tersisa uang di BI sebesar Rp100 triliun, maka kita kehilangan potensi pertumbuhan tambahan sekitar 0,7% (pada 2012),” jelas Bos CT Corps tersebut.

Tantangan lain yang juga jadi catatan KEN adalah lambannya pembangunan infrastruktur dasar yang mengganggu iklim investasi dan menggerus daya saing Indonesia, tingkat kepercayaan pelaku bisnis dan mayarakat yang rentan tergerus, serta ketimpangan ekonomi yang belum tertangani.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi menilai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan dunia usaha, sedangkan peran fiskal yang dikelola pemerintah tergolong kecil.

Kendati positif, tetapi pertumbuhan Indonesia diwarnai kesenjangan ekonomi akibat sektor jasa dan industri berbasis sumber daya alam lebih mendominasi ketimbang industri padat karya.

“Saya tidak setuju setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 450.000 tenaga kerja, saya tidak percaya. Pengangguran dan kemiskinan merupakan ‘pekerjaan rumah’ yang belum tertangani oleh pemerintah,” katanya.

Namun, Sofjan menilai bukan tidak mungkin semua itu teratasi dengan baik jika sistusi politik mendukung kinerja perekonomian. Untuk itu, dia menyarankan agar politisi jangan hanya fokus pada urusan politik saja, tetapi perlu bersinergi dengan pemerintah dan dunia usaha dalam mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang menghantui dari luar.

“Saya paling takut dengan sistem politik dan keamanan saat ini. Pada situasi krisis (ekonomi) seperti sekarang, politisi tidak mau tahu dan saling menghujat, dan masyarakat terhasut. Saya bingung dengan yang diributkan DPR. Politisi harus berpikir juga apa yang harus diperbuat, bukan hanya politik saja,” tuturnya.

Dia menambahkan penciuatan pasar dunia akan mendorong masukan barang-barang luar negeri ke Tanah Air. saat ini saja, diperkirakan 20%-30% peredaran barang asing di Tanah Air terindikasi ilegal.

“Politisi harus bersinergi dengan pemerintah dan dunia usaha, (pikirkan) jangan sampai pasar domestik diambil asing. Kami perushaan-perusahaan dalam negeri sepakat, kalau mau investment grade, maka harapkan dulu dari dalam negeri, jangan asing,” jelasnya.

Menanggapi semua itu, Menteri Koordinator bidang Perekenomian Hatta Rajasa memastikan pemerintah akan berusaha menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu dengan berbekal APBN 2012 dan sejumlah regulasi pendukung. Peran fiskal pada 2012 diupayakan lebih baik dari tahun ini, sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Pengadaan lahan Untuk Kepentingan Publik dan akan direvisinya Peraturan Presiden No.54/2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pemerintah.

“Aturan pengadaan barang dan jasa selama ini berbelit-belit. Pemerintah akan merevisi lebih cepat, tanpa menghilangkan akuntabilitas,” tegasnya.

Pemerintah, kata Hatta, menyadari akan ada koreksi terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia pada tahun depan, lebih rendah 0,1%-0,2% dari pencapaian tahun ini. Sementara investasi hanya akan tumbuh 9%, lebih rendah dari pencapaian 2011 dan harapan awal pemerintah yang dua digit. Kendati demikian, pemerintah masih optimistis perekonomian secara umum masih akan tumbuh 6,5%-6,7% pada 2012.

“Ekspor (2012) akan sedikit terganggu. Kami perlu melakukan diversifikasi market. Untuk itu kami sudah persiapkan konektivitas menggunakan dana-dana pementh, menyederhanakan tata niaga. Intinya tidak boleh ada daerah yang melarang masuknya barang dari wilayah lain,” tegasnya.

Asumsi makro lainnya, kata Hatta, yang jadi tantangan dan berisiko terdeviasi adalah harga minyak mentah (ICP) dan produksi (lifting) minyak. Menurutnya, setiap kenakan ICP US$1 per barel dia tas asumi, akan meningkatkan beban subsidi sekitar Rp2 triliun.

Hatta menekankan bahwa investment grade merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengakselerasi pembangunan lebih baik lagi. Aliran modal asing yang akan deras masuk perlu dimanfaatkan, terutama oleh BUMN dan swasta melalui proses penawaran saham di lantai bursa.

sumber : bisnis