Contact Us
Live TV Online
Radio Online
Perancis, Faceminang - Giliran Perancis Ancam Libya. Kekerasan berlebihan rezim Moammar Khadafy terhadap para pengunjuk rasa prodemokrasi menyulut rasa geram Perancis. Seturut warta AFP dan AP pada Rabu (23/2/2011), Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menyerukan agar Uni Eropa membekukan hubungan ekonomi dengan Libya.
"Berlanjutnya penindasan secara brutal dan kejam terhadap penduduk sipil Libia merupakan hal yang memuakkan," kata Presiden Sarkozy.
Sarkozy mengatakan, masyarakat internasional tidak boleh hanya menjadi penonton atas apa yang disebutnya pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia. Menurut Sarkozy, sanksi segera akan menunjukkan tindakan penguasa di Libya harus dipertanggungjawabkan.
Presiden Perancis telah meminta kementerian luar negerinya mengusulkan sanksi, termasuk larangan ke Eropa bagi mereka yang terlibat penindasan di Libya dan memantau transaksi keuangannya. Sementara Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini mengatakan, ada laporan-laporan yang bisa dipercaya bahwa ribuan orang tewas dalam insiden kekerasan belakangan ini.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sidang khusus membahas Libya pada Jumat (25/2/2011). Komisaris HAM PBB Navi Pillay memperingatkan, serangan terhadap para demonstran bisa disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ekspor-impor
Menurut CIA World Factbook, pada 2009, sebagian besar ekspor Libya adalah ke Eropa. Italia tercatat menerima 38 persen ekspor dari Libya, Jerman 10 persen, dan Perancis serta Spanyol menerima 8 persen. Pada tahun yang sama, Libia menerima hampir 19 persen impor dari Italia disusul China 10 persen, sedangkan Jerman dan Turki menerima 10 persen.
Sikap Sarkozy ini merupakan kebalikan dari kebijakan 2007 ketika dia menjamu Moammar Khadafy dan kedua negara menyepakati miliaran euro untuk perdagangan senjata dan pembangunan reaktor nuklir.
Saat itu, sambutan hangat terhadap Khadafy memicu kemarahan para pemrotes, termasuk menteri bidang hak asasi manusia Perancis. Dia mengatakan, memberikan imbalan kepada orang yang dituduh melanggar hak asasi manusia dengan kesepakatan bisnis adalah seperti membiarkan orang itu memperlakukan Perancis seperti keset. kompas.com
"Berlanjutnya penindasan secara brutal dan kejam terhadap penduduk sipil Libia merupakan hal yang memuakkan," kata Presiden Sarkozy.
Sarkozy mengatakan, masyarakat internasional tidak boleh hanya menjadi penonton atas apa yang disebutnya pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia. Menurut Sarkozy, sanksi segera akan menunjukkan tindakan penguasa di Libya harus dipertanggungjawabkan.
Presiden Perancis telah meminta kementerian luar negerinya mengusulkan sanksi, termasuk larangan ke Eropa bagi mereka yang terlibat penindasan di Libya dan memantau transaksi keuangannya. Sementara Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini mengatakan, ada laporan-laporan yang bisa dipercaya bahwa ribuan orang tewas dalam insiden kekerasan belakangan ini.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sidang khusus membahas Libya pada Jumat (25/2/2011). Komisaris HAM PBB Navi Pillay memperingatkan, serangan terhadap para demonstran bisa disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ekspor-impor
Menurut CIA World Factbook, pada 2009, sebagian besar ekspor Libya adalah ke Eropa. Italia tercatat menerima 38 persen ekspor dari Libya, Jerman 10 persen, dan Perancis serta Spanyol menerima 8 persen. Pada tahun yang sama, Libia menerima hampir 19 persen impor dari Italia disusul China 10 persen, sedangkan Jerman dan Turki menerima 10 persen.
Sikap Sarkozy ini merupakan kebalikan dari kebijakan 2007 ketika dia menjamu Moammar Khadafy dan kedua negara menyepakati miliaran euro untuk perdagangan senjata dan pembangunan reaktor nuklir.
Saat itu, sambutan hangat terhadap Khadafy memicu kemarahan para pemrotes, termasuk menteri bidang hak asasi manusia Perancis. Dia mengatakan, memberikan imbalan kepada orang yang dituduh melanggar hak asasi manusia dengan kesepakatan bisnis adalah seperti membiarkan orang itu memperlakukan Perancis seperti keset. kompas.com
