Warga Kembali Laporkan Proyek Jalan yang Tak Selesai

Sawahlunto, Faceminang.com - Warga Kota Sawahlunto kembali melaporkan pekerjaan yang tak selesai. Yaitu, proyek peningkatan jalan Simpang Santur – PU yang meski sudah dua kali dilakukan tender dan pekerjaan, namun tak kunjung rampung.

Warga meminta kepada pemerintah kota dan DPRD agar lebih tegas lagi untuk mempercepat pekerjaan jalan yang melintasi daerah itu.

Hal itu diungkapkan warga kepada tim safari ramadhan di Masjid Abrar, Kenagarian Kolok, Sawahlunto, Kamis (25/7) malam. Tim terdiri dari Wakil Ketua DPRD Ismed, Kabid Dikmenti Eidwar, Kabag BAK Setdako, Hurriyati, Kepala Lapas, Jasrial Susilawarsih (Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI), Yoserizal (Kasi PMK Perindakopnaker), dan Mubaligh Oktoverisman dengan Ketua Tim, Ketua PN Yuzaida.

"Sudah dua tahun dan dua kali Ramadhan, jalan ini tak juga selesai. Terlebih bagi rumah dan kantor yang ada dekat proyek ini akan menanggung lumpur dan bongkahan proyek," kata Bakri, warga kenagarian Kolok.

Beberapa jalan dan jembatan kecil dari jalan ke rumah dan kantor masih terputus. Entah sampai kapan akan dibangun lagi, keluhnya.

Diketahui, Pekerjaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) yang tak selesai oleh PT Bungo Pantai Bersaudara JO PT Arpex Prima Dhamor tahun 2011 lalu, kini dikerjakan rekanan PT Tri Jaya Putra senilai Rp10.999.185.000 itu, aktifitas pekerjaannya masih dilakukan.

Menjawab kesangsian warga, Wakil Ketua DPRD Ismed menyatakan terima kasihnya kepada warga yang mau memperhatikan serta mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

“Dua minggu lalu, DPRD melalui Komisi C telah memanggil Dinas PU dengan rekanan terkait beberapa pekerjaan yang ada keluhan serta tanggap dari masyarakat,” ungkap Ismed.

Tahun lalu, sebutnya, hal yang sama juga telah dilakukan. Namun, kenyataannya belum juga selesai. Kini justru di awal tahun dimulai pengerjaanya, tapi sudah bulan Juli masih banyak yang harus dikerjakan.

"Kita berharap kepada masyarakat untuk bersama melaporkan hal ini kepada dewan secara tertulis. Kalau perlu laporka pula penegak hukum," ungkapnya kesal.

sumber: tumpak/padangmedia