Harga Karpet DPRD Padang Capai Rp 2 Juta/m

Padang, Faceminang.com - Fasilitas ruangan kerja pimpinan DPRD Padang semakin mewah. Ini dibuktikan dialokasikannya anggaran pembelian karpet untuk ruangan DPRD senilai Rp 150 juta dengan panjang karpet 75 meter. Per meter karpet tersebut dianggarkan Rp 2 juta.

Anehnya, pimpinan DPRD mengaku hanya menerima fasilitas itu, dan tak mengetahui pengadaan pembelian karpet tersebut.
Dari penelusuran Padang Ekspres, pada rencana kerja dan anggaran (RKA) satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD) Sekretariat DPRD 2011, tertera program pelayanan administrasi perkantoran.

Pada mata anggaran dengan nomenklatur belanja meja rapat untuk 1 paket Rp 30 juta, pengadaan meja sidang ketua untuk 1 paket Rp 15 juta, pengadaan kursi ½ biro untuk ruang Ketua DPRD sebanyak 10 unit dengan nilai Rp 15 juta. Pengadaan karpet tebal luxor untuk ruang pimpinan DPRD dengan volume 75 meter dengan harga satuan Rp 2 juta. Serta belanja pengadaan infokus dan kelengkapan untuk ruang Ketua DPRD Rp 35 juta.

Wakil Ketua DPRD Afrizal membenarkan adanya alokasi anggaran itu.
Namun, ia mengaku tak tahu kapan pengadaan karpet tersebut dilakukan. “Tadi saya masuk ruangan, sudah melihat ada karpet baru. Ternyata ruangan saya sudah bagus sekarang. Memang ada alokasi dana untuk pembelian karpet, tapi berapa besaran alokasinya saya kurang tahu. Tanya ke kuasa pengguna anggaranlah,” katanya.

Anjuran PPTK
Sekretaris DPRD Sastri Y Bakrie juga membenarkan adanya alokasi tersebut. Saat ia melihat usulan pembelian karpet Rp 2 juta per meter persegi yang diusulkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ia sempat mempertanyakan.

Untuk menguji kebenaran informasi tersebut, Sastri juga menyuruh stafnya yang lain untuk menanyakan nilai penjualan karpet dengan jenis yang tertera di RKA.

”Saya awalnya juga ragu, makanya saya minta staf yang lain untuk mengeceknya. Saat itu, saya pesan ke staf untuk beli karpet dengan kualitas bagus. Setelah dicek, memang untuk merek karpet dengan jenis itu, harganya segitu. Kalau nanti PPTK berbohong ke saya, maka dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” jelasnya.

Sastri menuturkan diberikannya fasilitas itu, karena aturan protokoler memang memberikan ruang bagi pimpinan DPRD. “Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kota/kabupaten serta tata tertib memang memberi ruang untuk itu,” katanya.

Sastri mengatakan, pengadaan karpet dilakukan dengan sistem penunjukan langsung. Ia mengaku tak tahu persis siapa rekanan yang melakukan penunjukan langsung itu. Karena yang menangani proyek pengadaan itu langsung PPTK.

“Pelaksana kegiatan ini kan langsung ditangani PPTK. Cuma dari informasi PPTK ke saya, nominalnya tak sampai Rp 2 juta/m2, tapi hanya Rp 1. 500.000/ m2,” jelasnya.

Ketua DPRD Zulherman menyebutkan, dialokasikan penganggaran pembelian meja, kursi dan infokus di ruangannya dikarenakan fasilitas di ruang kerjanya tidak representatif. Sehingga, saat dilakukan pembahasan, anggota DPRD harus datang bergantian untuk bisa menemuinya.

“Ruangan sidang terbatas, untuk itu diperlukan sarana memadai. Misalnya, ada tamu dari daerah lain yang datang berkunjung ke Padang, kalau dibawa ke ruangan sidang sulit juga, makanya dibutuhkan ruangan representatif. Apalagi kegiatan DPRD akhir-akhir ini cukup padat,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menilai harga karpet tersebut masih tahap wajar. “Selama ini mana ada ruang representatif dalam menerima tamu di DPRD,” katanya.

Salah seorang penjual karpet Toko Bahagia di Jalan Hiligoo, Yen, 40, menyebutkan, karpet dengan jenis Luxor atau platinum per meter perseginya dijual Rp 2 juta. “Untuk karpet dengan dua jenis itu memang, harganya segitu,” ungkap Yen.

Pengamat kebijakan publik dari UNP Eka Vidya Putra berpendapat, pengalokasian pembelian fasilitas pimpinan DPRD tak wajar. Pasalnya, jika berkaitan kegiatan atau program masyarakat DPRD berdalih anggaran defisit, tapi untuk belanja rutin uangnya ada.

“Selalu ada rasionalisasi anggaran untuk kepentingan publik, tapi untuk alokasi anggota atau pimpinan DPRD selalu ada dana. DPRDjangan memikirkan sesuatu yang berbau lux. Apa kata rakyat. Selalu ada pemangkasan di bidang pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya dengan alasan dana terbatas,” jelasnya.

“Tapi untuk fasilitas mewah tersebut tak ada kata defisit. Seyogianya anggota DPRD lebih memberikan porsi anggaran untuk masyarakat dan bukan hanya untuk mengakomodir kepentingan anggota DPRD. Dengan lolosnya alokasi tersebut, menunjukan wakil rakyat tidak peduli dengan jeritan rakyatnya,” ujar Eka.

Dia berharap DPRD mengurangi pembelian barang sifatnya sekunder. DPRD harus memberikan porsi penganggaran untuk masyarakat. “Ke depan DPRD harus lebih peka lah. Banyak saluran drainase tersumbat mesti diperbaiki dan banyak jalan berlubang perlu anggaran untuk diperbaiki. Harusnya ini yang jadi prioritas untuk diperbaiki,” tukasnya. padang ekspres