Padang, Faceminang.com - Gerbong Pemprov Sumbar kembali bergulir akhir tahun ini. Mutasi dan promosi besar-besaran bakal dilakukan menyusul beberapa pejabat eselon II akan memasuki pensiun, dan pindah tugas ke Jakarta.
Dalam waktu dekat, dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru akan segera dibuka, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk itu, akan dipilih 10 orang pejabat baru di tingkat eselon II untuk mengisi kekosongan dan dua SKPD baru tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Ali Asmar yang ditemui Padang Ekspres membenarkan hal tersebut. Mantan Sekko Padangpanjang ini mengatakan, mutasi dan promosi pejabat baru akan ditentukan setelah melalui beberapa tahap di bulan Desember ini.
Yaitu, minggu pertama menghimpun data kebutuhan, kemudian melihat pejabat yang diperkirakan pas untuk mengisi posisi yang kosong. Minggu ketiga, kata Ali Asmar, calon pejabat akan mengikuti fit and proper test. Minggu keempat, pejabat bersangkutan dilantik.
Ada beberapa kriteria yang ditetapkan. Di antaranya, track record pejabat yang dinilai 10 orang yang terdiri dari pimpinan, rekan selevel, dan bawahan. Selain itu, akan dinilai kompetensi yang dimiliki calon pejabat hingga akhirnya ditentukan melalui rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Hal itu sesuai Pergub Nomor 548 berkenaan dengan sistem dan tata cara perekrutan pejabat di lingkungan pemprov,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun Padang Ekspres di BKD Sumbar, ada tujuh posisi eselon dua yang segera diisi pejabat baru. Di antaranya, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Syahrial Syam, yang sudah memasuki masa pensiun, Kepala Dinas Sosial Kafrawi pindah ke Kemendagri, Jakarta, Asisten 1 dan Staf Ahli Pemerintahan yang selama ini dijabat Asnol Amri pensiun.
Selain itu, ada juga dua pejabat untuk mengisi SKPD baru, yaitu kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan kepala Dinas Koperasi dan UMKM dan Kepala Biro Aset.
Sumber Padang Ekspres di Kantor Gubernur menyebut, mantan Plt Sekprov Mahmuda Rivai akan memasuki masa pensiun, sehingga akan ada juga pejabat baru di posisi yang biasa didudukinya.
Jangan Nepotisme
Pamong senior Rusdi Lubis menyarankan agar Gubernur memilih pejabat yang berkompeten di bidangnya. Menurutnya, jabatan eselon dua bukanlah jabatan politis, melainkan jabatan teknis dan administrasi. Untuk itu, diperlukan orang-orang yang profesional dan berpengalaman. “Jangan sampai ada penempatan dengan unsur politis dan nepotisme. Apalagi ada kepentingan di dalamnya,” ujarnya.
Adanya dua SKPD baru yang dibentuk Pemprov, menurut Rusdi, jika ditempati orang-orang yang tidak bekerja secara serius akan mubazir. Pasalnya, jika tidak ada program berkelanjutan dari Pemprov, maka bisa-bisa menjadi SKPD yang tugasnya rancu dan bentrok dengan SKPD dari kabupaten dan kota. padang ekspres