Sumbar Terbaik Nasional

Padang, Faceminang - Sumbar Terbaik Nasional. Sumbar menjadi terbaik nasional dalam penyusunan buku status lingkungan hidup daerah (SLHD) untuk tingkat provinsi. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, hari ini akan menerima penghargaan itu di Istana Negara dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Sumbar meraih peringkat pertama sejak tahun 2007. Posisi itu hanya lepas pada tahun 2009, yakni di peringkat ke-2. Buku SLHD yang disusun Bepedalda Sumbar ini menjadi yang terbaik satu nasional karena mampu menyajikan informasi lingkungan hidup secara lengkap, mulai dari kondisi dan kecenderungan sumber tekanan serta penanganan terhadap tekanan tersebut.

Buku itu bisa menjadi pedoman bagi kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang prolingkungan di daerahnya. Penyajian informasi itu merupakan salah satu bentuk standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup.

”Kami melakukan pemantauan kualitas air dan udara secara rutin serta melakukan penanganan terhadap kasus-kasus lingkungan yang muncul,” ujar Kepala Bapedalda Sumbar Asrizal Asnan dalam jumpa pers, kemarin (6/6). Hadir saat itu Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan Siti Aisyah dan Kepala Bidang Pengkajian Konservasi Sumber Daya Alam Nasaruddin.

Sumbar juga berhasil meraih Piala Adipura melalui Kota Solok dan Sertifikat Adipura melalui Kota Pariaman. Jumlah peraih Adipura ini menurun dari tahun sebelumnya, lima daerah. Menurut Asrizal Asnan, indikator penilaian Adipura tahun ini lebih ketat. Dulu, indikatornya hanya pengelolaan sampah, dalam hal ini pemilahan dan pengomposan. ”Sekarang pemantauan kualitas air dan udara juga dinilai. Jadi lebih ketat,” ujarnya.

Nasaruddin menambahkan, sistem penilaiannya juga berubah. Pasing grade atau batas nilai minimum yang harus dicapai naik dari 73 menjadi 74. Tim penilainya juga tak lagi dari daerah tetangga, Pekanbaru tetapi didatangkan pusat dari Sulawesi dan Yogyakarta. Jadi benar-benar fair dan sesuai kondisi lapangan.

Sebanyak 14 sekolah di Sumbar juga meraih Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan). Rinciannya, lima sekolah dasar (SD), 4 untuk tingkat SMP/MTs dan 4 SMA. Sekolah ini terpilih karena mampu mengembangkan kebijakan pendidikan berbudaya lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan partisipatif dan pengembangan sarana dan pendukung sekolah.

”Yang dinilai itu bukan hasilnya, tetapi proses yang dilakukan. Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa diajak untuk lomba pidato tentang lingkungan hidup. Bisa juga siswa diminta membuat karya dengan memanfaatkan limbah. Jadi, ada proses pembiasaan siswa peduli terhadap lingkungan,” tambah Siti Aisyah.

Untuk Kalpataru diraih Maramis Asid dari Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Pria berusia 35 tahun dan lulusan Sekolah Teknik Menengah (STM), itu dengan biaya sendiri melakukan konservasi di lahan seluas 1.500 hektare. Dia juga melakukan penanaman 11.700 batang pohon di Jalan Lingkar Talu dan Jalan Talu-Panti sepanjang 17 km.

Maramis juga mengkonservasi Batang Pasaman dan Batang Tongar. Berbagai macam jenis pohon ditanamnya mulai dari banio, mahoni dan durian. Dia juga mengajak 700 kepala keluarga (KK) menanam aren sebanyak 1.000 batang serta mendorong masyarakat membuat rimo larangan seluas 300 hektare.

”Dia juga aktif melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah mulai dari SD sampai SMA. Lapas terbuka juga dia datangi. Itu dia kerjakan dengan dana sendiri, tak ada bantuan pemerintah,” tukas Nasaruddin.
Kaji Ulang

Memperingati Hari Lingkungan Hidup setiap tanggal 5 Juni, berbagai prestasi lingkungan telah diraih Pemprov Sumbar. Mulai dari penghargaan Adiwiyata, Piala Adipura, Kalpataru hingga penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kabupaten/kota.

Namun demikian, sejumlah pihak menilai pemerintah Sumbar belum menjaga lingkungannya dengan baik. Semakin hari kondisi bumi semakin parah. Sumber daya alamnya dikeruk secara liar tanpa mempedulikan dampak negatif yang akan ditimbulkan, terutama bagi masyarakat sekitar.

Menurut Direktur Qbar Padang, Nurul Firmansyah, menjaga lingkungan hidup tidak cukup hanya dengan penghargaan itu saja. Masih banyak masalah yang muncul, terutama masalah pertambangan yang terus menggelinding seperti bola salju, yang perlahan-lahan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sekitarnya.

Dia menyarankan pemerintah Sumbar menata kembali izin eksploitasi SDA mulai dari pertambangan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Begitu juga izin perkebunan yang semakin hari semakin liar. Salah satunya di Pasaman Barat, sebagian besar telah menjadi kebun sawit. Tidak saja masalah kebersihan, tapi juga masalah penataannya. ”Harus ada kaji ulang izinnya,” tegas Nurul.

Banyaknya kebun sawit, kata Nurul, memicu kelangkaan sumber pangan masyarakat. Ada lahan-lahan produksi pangan warga yang beralih fungsi, sehingga mengancam ketersediaan pangan di daerah.

Setidaknya, harus ada keseimbangan antara daerah perkebunan dengan daerah penyangga. Dapat dilakukan dengan cara mengkaji ulang lagi hak guna usaha (HGU) dan dikembalikan lagi kepada masyarakat jika HGU itu telah habis.

Begitu pula segera mendata izin pertambangan dan giat melakukan negosisasi dengan masyarakat agar masyarakat mau mengelola hutan dengan baik. padangekspres.co.id