Marzuki Alie Makin Dikecam

Jakarta, Faceminang - Marzuki Alie Makin Dikecam. Kecaman terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie terus mengalir. Indonesia Corruption Watch dan Malang Corruption Watch dalam pernyataan sikap mereka, Sabtu (9/4), mengatakan, demi menjaga nama baik Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, perlu diambil tindakan tegas terhadap Marzuki Alie.

Dalam pernyataan sikap itu, ICW diwakili Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho dan MCW oleh Koordinator MCW M Didit Sholeh. Emerson Yuntho menilai, Marzuki Alie telah keluar dari kebijakan resmi Partai Demokrat sebagai partai pendukung pemerintah dalam kasus pembangunan gedung DPR.

Tahun 2011-2013 sudah dicanangkan sebagai tahun bekerja untuk rakyat, bukan tahun untuk berpolitik. Dalam kasus pembangunan gedung DPR, komitmen Marzuki Alie bekerja untuk rakyat dipertanyakan. Marzuki Alie justru terkesan bekerja untuk diri sendiri dan politik. ”Kalau Presiden Yudhoyono tidak mengambil tindakan, publik akan menilai Presiden setuju dengan pembangunan gedung DPR. Selain itu, pengabaian oleh Marzuki Alie itu juga dapat dibaca sebagai tidak solidnya atau ada ketidakharmonisan di tubuh Demokrat,” kata Emerson.

Sementara itu, Marzuki Alie, Minggu, menuturkan, Tata Tertib DPR dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan, tugas pimpinan DPR hanya mengoordinasikan dan menyampaikan hasil rapat kepada publik. Keputusan diteruskannya pembangunan gedung baru DPR merupakan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR.

Ia menegaskan, ”Apa bisa Marzuki Alie membatalkan keputusan fraksi-fraksi? Kalau bisa, pasti keputusan DPR tentang hak angket Bank Century pada awal 2010 tidak akan lolos.” Saat itu, DPR memutuskan ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana dalam pemberian dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Namun, dalam pemungutan suara, Marzuki dan anggota Fraksi Partai Demokrat lain berpendapat berbeda.

Mengenai rencana pembangunan gedung DPR yang baru, Yuna Farhan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan menyatakan Senin ini akan memasukkan gugatan pembangunan gedung baru DPR ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ”Kami minta, selama belum ada keputusan hukum yang tetap dan mengikat, pembangunan gedung baru DPR jangan dilakukan,” ujar Yuna.