Gamawan Fauzi: Jangan Bongkar Pasang Perencanaan

Padang, Faceminang.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta pemerintah Sumbar tidak bongkar pasang perencanaan, karena hanya akan merugikan masyarakat dan mubazir. Untuk Pemko Padang, Mendagri mengingatkan jangan hanya berpikir soal perencanaan 50 tahun ke depan, tapi harus berpikir soal perencanaan 1.000 tahun.

”Jangan ganti pejabat, lalu berubah pula kebijakan. Visi dan misi wali kota itu dibutuhkan bukan untuk membuat target dan perencanaan baru. Tapi, bagaimana wali kota dan bupati memiliki target merealisasikan perencanaan 25 tahun ke depan,” ujar Gamawan Fauzi saat acara pemancangan tiang pertama pusat perkantoran Kota Padang, di eks Terminal Regional Bengkuang (TRB), kemarin (5/12).

Pembangunan merupakan proses berkelanjutan. Siapa pun pemimpinnya, kata Mendagri, tidak boleh ada perubahan perencanaan. Dalam perencanaan harus memperhitungkan prinsip sosial budaya. ”Mudah-mudahan dalam perencanaan pemerintahan ke depan, tidak terjadi bongkar pasang dan tidak terjadi pemubaziran. Jika sudah ditetapkan di sini pusat pemerintahan, maka untuk 1.000 tahun, jangan ada lagi perubahan perencanaan,” ucapnya.

Mantan Gubernur Sumbar itu meminta Pemko melakukan kajian mendalam, serta memperhitungkan aspek sosial dan budaya dari sebuah perencanaan yang dibuat. ”Dulu saat saya membangun lapangan sepakbola waktu jadi Bupati Solok, susahnya minta ampun dan harus minta persetujuan sana sini. Sejak desentralisasi, kewenangan daerah sudah semakin besar. Tahun 1990 dana desentralisasi yang dikucurkan pusat hanya Rp 39 triliun, sekarang sudah Rp 570 triliun. Di samping kewenangan besar, pusat juga menggelontorkan uang cukup banyak pada daerah,” ujarnya.

Gamawan menyebutkan, 20 tahun lalu APBD Padang hanya Rp 300 juta, sekarang Rp 1,4 triliun. Angka tersebut merupakan pencapaian cukup fantastis. ”Minangkabau terkenal dengan falsafah hidup tuah sakota, cilako basilang. Tidak ada persoalan yang tidak dapat terselesaikan di Sumbar ini dengan kata mufakat. Falsafah tersebut jangan hanya menjadi semboyan belaka, tapi juga diwujudkan dalam praktik. Atas nama putra Minang, saya minta segala persoalan yang menghambat pembangunan di Padang dapat diselesaikan secara baik. Sehingga tidak menimbulkan riak di tengah masyarakat,” ucapnya.

Mendagri sepertinya ingin menyindir Pemko Padang terkait berlarut-larutnya penyelesaian konflik di Pasar Raya. Seperti diketahui, kisruh di pasar tradisional terbesar di Sumbar itu, sempat memanas selama dua tahun. Pasalnya, masing-masing pihak bersikeras dengan pendiriannya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Padang Fauzi Bahar menyebutkan, pembangunan pusat perkantoran Pemko Padang di kawasan Aiapacah ini mengakomodasi kebutuhan beberapa hal sekaligus, di antaranya menciptakan fasilitas perkantoran yang terpusat di satu kawasan untuk meningkatkan pelayanan, mengurangi konsentrasi massa pada kawasan rawan bencana tsunami di Kecamatan Padang Barat, serta mendorong dan mengarahkan pembangunan kota di kawasan timur dan utara kota. Karena itu, dengan berbagai pertimbangan teknis dan nonteknis, maka pembangunan pusat perkantoran pemerintah diarahkan ke Aiapacah.

”Program pembangunan pusat perkantoran pemko, diawali penyusunan naskah akademis. Pada tahun 2010 lalu, Pemko telah menyusun master plan pusat perkantoran pemerintahan dan dilanjutkan dengan penyusunan perencanaan detail engeenering design (DED) pusat perkantoran,” ucapnya.

Fauzi mengakui, masih ada persoalan belum dituntaskan di kawasan pusat perkantoran itu. Namun, itu tidak menjadi penghalang memulai pembangunan fisiknya. ”Segala persoalan yang mengganjal akan kami selesaikan, termasuk masukan-masukan Mendagri dan tokoh-tokoh masyarakat. Ini jadi bahan bagi Pemko dalam mengambil kebijakan,” tuturnya.

Mantan Wali Kota Padang 1993-2003, Zuiyen Rais menuturkan, pada periode kepemimpinannya, master plan kota berupa pembangunan terminal telah ada. Kini, dalam perjalanan waktu, fungsi terminal akan digantikan perkantoran pusat pemerintahan. ”Dulu saya bangun terminal untuk kepentingan orang banyak, dan tentunya sekarang jika wali kota ingin menggantikan terminal dengan pusat perkantoran, tentu sudah melalui perhitungan matang, dan kepentingan orang banyak juga. Saya minta kepada masyarakat yang telah merelakan tanahnya, dapat mendukung langkah yang telah dipilih pemerintah ini,” katanya.

Mantan Wali Kota Padang 1983-1993, Syahrul Ujud menyebutkan, sejarah membuktikan perjalanan kota Padang mengalami pasang surut dan pasang naik. Modal dasar Sumbar dalam membangun daerah adalah kebersamaan. Padang akan bertuah jika pemerintah dan masyarakatnya seiya sekata.

”Padang tidak ada terminal hingga hari ini, dan itu harus diwujudkan kembali. Pemko harus konsisten dengan tata ruang. Harus ada perencanaan yang jelas untuk 30 tahun ke depan. Ada seorang rekan bertanya sama saya, kalau mau ke luar kota, naik mobilnya di mana? Saya bingung jawabnya. Masa saya bilang tunggu saja di pinggir jalan, nanti akan ada mobil antarkota. Keberadaan terminal sangat diperlukan,” ujarnya.

Sedangkan mantan Wali Kota Padang periode 1971-1983, Hasan Basri Durin mengingatkan Pemko memperhatikan saluran drainase yang tersumbat. Sebab, pembangunan kota tidak akan berjalan bila perbaikan sarana pendukung fasilitas umumnya tak memadai. ”Ini juga harus jadi perhatian. Lihat saja sekarang, begitu banyak bangunan liar menutupi saluran drainase. Hujan sebentar, air tergenang dan banjir di mana-mana. Saya harapkan Pemko tak hanya fokus pada pemindahan pusat pemerintahan, tapi juga pada sektor-sektor lainnya,” sarannya.

Pemancangan tiang pertama pusat perkantoran ini, juga dihadiri Rektor Unand Werry Darta Taifur, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Padang Zainuddin Datuak Rajo Lenggang, dan tokoh masyarakat lainnya. Pengerjaan proyek ini dilakukan PT Perencanaan Pembangunan, selaku pemenang tender. padang ekspres